BP3MI Jawa Barat Selenggarakan Rapat Evaluasi terkait Fasilitasi Kepulangan Pekerja Migran Indonesia
Bandung, BP3MI Jabar (14/02) - Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Barat menyelenggarakan rapat evaluasi terkait fasilitasi kepulangan Pekerja Migran Indonesia sampai daerah asal bersama beberapa stakeholder terkait, di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung BP3MI Jawa Barat, Jumat (14/02/2025).
Kegiatan ini dihadiri secara luring oleh Direktur Kepulangan dan Rehabilitasi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Kemen P2MI), Perwakilan dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Provinsi Jawa Barat. Selain itu juga kegiatan ini dihadiri secara daring oleh beberapa pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Jawa Barat.
Dalam sambutannya, Kepala BP3MI Jawa Barat, Mulia Nugraha, menyampaikan bahwa “sebagai salah satu kantong penempatan Pekerja Migran Indonesia, penanganan kepulangan Pekerja Migran Indonesia Terkendala asal daerah Provinsi Jawa Barat memerlukan kolaborasi dan sinergi dari masing-masing stakeholder”.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Kepulangan dan Rehabilitasi KemenP2MI, Serulina Tarigan juga menambahkan “berdasarkan kebijakan perundang-undangan saat ini, terdapat peran serta dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan desa dalam pelayanan pelindungan pekerja migran Indonesia”.
“Kami apresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu pemerintah daerah yang sudah sangat baik dalam memberikan perhatian dan membuat program bagi warganya yang menjadi pekerja migran Indonesia” tutur Serulina.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Disnakertrans dan Dinas Sosial menyampaikan bahwa kolaborasi penanganan kasus pekerja migran Indonesia dengan BP3MI Jawa Barat saat ini sudah berjalan sangat baik, termasuk pemulangan sampai ke daerah asal. Selain itu, DP3AKB Provinsi Jawa Barat menyampaikan bahwa terdapat fasilitas Rumah Aman yang dapat digunakan selama 14 hari bagi Pekerja Migran Indonesia perempuan dan anak korban kekerasan serta korban TPPO. Adapun di bidang kesehatan, perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat akan segera melakukan koordinasi antar bidang untuk pelayanan kesehatan Pekerja Migran Indonesia.
Di akhir pertemuan, disepakati adanya saran untuk membentuk Satgas Pemulangan Pekerja Migran Indonesia secara terbuka dan terorganisir dalam bersinergi dan berkolaborasi berdasarkan peran masing-masing stakeholder penanganan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Jawa Barat. **Humas BP3MI Jawa Barat