Evaluasi SMK Go Global, KP2MI Dorong Optimalisasi Pelatihan dan Perkuat Transparansi Informasi
Jakarta, KP2MI (31/8) – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) melaksanakan Rapat Evaluasi SMK Go Global bertempat di Kantor KP2MI, Jakarta, Senin (31/8/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Menteri P2MI Dzulfikar Ahmad Tawalla dan diikuti oleh seluruh Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama KP2MI. Didampingi oleh Sekretaris Jenderal KP2MI Komjen Pol Dwiyono, Dzulfikar menerima laporan mengenai pelaksanaan Program SMK Go Global dari Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri (P3KLN) hingga Direktur Jenderal Penempatan. Dalam rapat ini disampaikan juga perkembangan pendaftaran dan pelatihan SMK Go Global yang telah dibuka dari 12 Agustus lalu.
Seluruh Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) di Indonesia juga ikut menyimak rapat evaluasi tersebut lewat Zoom Meeting. Agenda evaluasi Program SMK Go Global ini bertujuan untuk mengoptimalisasikan pelatihan yang diikuti Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) agar tepat sasaran.
Wakil Menteri P2MI Dzulfikar Ahmad Tawalla menyatakan bahwa program yang baru dilaksanakan KP2MI ini harus dievaluasi bersama agar kuota yang disediakan pemerintah dapat terpenuhi sehingga banyak masyarakat yang menerima manfaat.
“Karena program ini merupakan program baru, kita harus sering duduk bareng untuk menyatukan persepsi dan pemahaman kita, sehingga ke depannya sampai 30 September kita pastikan dapat terserap 100 persen,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekjen Dwiyono menyampaikan beberapa kendala yang terjadi di lapangan.
“Terdapat beberapa kendala di administrasi contohnya di BP3MI Lampung, perlu adanya pendamingan dan peningkatan kapasitas, juga sosialisasi dan koordinasi kepada Pemerintah Daerah. Jangan sampai permasalahan-permasalahan yang ada di batch I terulang kembali di batch berikutnya,” ujarnya.
Wamen Dzulfikar juga menyinggung pemantauan dan pengetatan standar migrant center, evaluasi pelatihan, hingga E-Katalog.
“Migrant center ini harus ada targetnya yang proper seperti apa, jika jumlah migrant center sudah cukup, tidak perlu ada tambahan lagi. Selain itu, penting adanya evaluasi kapasitas tambahan pelatihan di seluruh fasilitas yang sudah terpakai sekarang, sehingga kita tahu kebutuhan untuk E-Katalog ada berapa,” paparnya.
Tedapat jenis pelatihan yang permintaannya cukup tinggi seperti pada sektor manufaktur di beberapa wilayah, hal ini perlu dipetakan kembali. Transparansi informasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia juga sangat penting, sehingga harus diperkuat. Informasi mengenai jenis pekerjaan, negara tujuan, kondisi kerja, hak dan kewajiban, biaya, serta mekanisme pengaduan perlu disampaikan kembali kepada publik agar tidak ada berita yang simpang siur. **(Humas)