Bandung, KP2MI (14/4) – Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Barat menerima kunjungan kerja Tim Direktorat Pengawasan Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Rabu (14/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat lantai 2 BP3MI Jawa Barat ini merupakan bagian dari rangkaian pengumpulan informasi dalam rangka pengembangan Kerangka Acuan Pengawasan atas topik penguatan pelindungan tenaga kerja, termasuk Pekerja Migran Indonesia.

Kepala BP3MI Jawa Barat, Singgih Hermawan, dalam sambutannya menyampaikan gambaran umum layanan yang telah dilaksanakan oleh BP3MI Jawa Barat sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

“BP3MI Jawa Barat merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang menempati urutan ketiga sebagai wilayah dengan jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia terbanyak di Indonesia. Saat ini, layanan kami tersedia di 12 titik yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.

Selain itu, Singgih juga memaparkan sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di wilayah Jawa Barat.

“Beberapa tantangan yang kami hadapi antara lain luasnya wilayah kerja, keterbatasan sumber daya manusia, tingginya jumlah pengaduan kasus, serta masih ditemukannya praktik percaloan ilegal,” jelasnya.

Sementara itu, Auditor Ahli Madya BPKP, John Hery Sembiring, menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi awal sebagai bahan penyusunan kerangka pengawasan.

“Kunjungan ini merupakan bagian dari pengumpulan informasi awal untuk pengembangan Kerangka Acuan Pengawasan atas topik penguatan pelindungan tenaga kerja, termasuk pekerja migran yang menjadi salah satu program prioritas nasional,” ungkapnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara Tim BPKP dan jajaran BP3MI Jawa Barat. Dalam diskusi tersebut dibahas berbagai aspek, antara lain layanan penempatan Pekerja Migran Indonesia asal Jawa Barat, mekanisme penanganan pengaduan kasus, fasilitasi pemulangan, serta program pemberdayaan bagi Purna Pekerja Migran Indonesia.

Melalui kegiatan ini, BP3MI Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas layanan serta memperkuat pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia, sejalan dengan upaya penguatan tata kelola yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. **(Humas/BP3MI Jawa Barat)